UfukNews. Com, KENDARI – Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Hotel Claro Kendari, Selasa (2/11/ 2021), Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi SH, mengatakan, resiko kebencanaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk kategori tinggi berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Atas tingginya risiko tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menempuh sejumlah kebijakan untuk melakukan mitigasi.
” Berdasarkan data IRBI tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemprov Sultra, melakukan langklah-langkah mitigasi berupa penanaman pohon, relokasi pemukman, dan pembuatan tanggul, ” imbuhnya.
Lanjutnya, penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang bibir pantai untuk mencegah abrasi. Relokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik tsunami, banjir, dan longsor. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari.
” Upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD. Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu. Saling terintegrasi antara lembaga/institusi di semua tingkatan, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Pusat , Lilik Kurniawan dalam sambutannya menjelaskan, dalam rangka mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi agar segera memastikan seluruh bupati/walikota melakukan kesiapsiagaan di daerahnya masing-masing.
“Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumberdaya dalam mendukung kesiapsiagaan. Melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya,” tegas Sestama BNPB.
Sambungnya, adapun untuk tingkat kabupaten, segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah rawan bencana. Memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan. Kemudian, OPD segera menyiapkan sumberdaya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
” Harus dipastikan, masyarakat mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan. Informasinya sampai ke masyarakat, pesan itu dipahami, dan masyarakat merespon informasi tersebut dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi, ” tutupnya.
Hadir dalam acara itu Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Lilik Kurniawan beserta jajarannya, unsur Forkopimda, sekretaris daerah provinsi, sejumlah kepala daerah di Sultra, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.
Usai membuka rakor Penguatan Sinergi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi SH dan Sestama BNPB Pusat Lilik Kurniawan, didampingi unsur Forkopimda dan sekretaris dsaerah provinsi melepas 20 unit mobil masker yang bertugas mendistribusikan masker di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Pelepasan mobil masker tersebut dilakukan di pelataran kantor Gubernur Sultra dengan membawa 450 ribu buah masker. Untuk pendistribusian pertama dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Utara, dan secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota.
