UfukNews. Com, KENDARI – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sultra terus berupaya mempercepat inklusi keuangan.
Dalam forum TPAKD se-Sultra, BPKAD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku ekonomi lokal dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara mudah, terutama di wilayah terluar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muh. Ilyas Abibu SE. MDM melalui Sekretaris BPKAD Sultra, Zain Narsal mengatakan, salah satu langkah penguatan ekonomi daerah adalah realisasi anggaran yang optimal dan tepat waktu.
Menurutnya, percepatan pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai Rp 3 triliun lebih, serta belanja barang dan jasa, menjadi salah satu prioritas.
“Jika anggaran ini dipercepat pencairannya, perputaran ekonomi daerah akan baik. Masyarakat tidak akan kesulitan mengakses modal usaha atau membayar pinjaman karena perekonomian berjalan dengan lancar,” jelasnya usai menjadi pemateri dalam Rakorda TPAKD se-Sultra pada Senin (16/12/2024).
Zain menegaskan, kerja sama antar-instansi dalam TPAKD menjadi kunci keberhasilan implementasi inklusi keuangan. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan peran bank lokal, seperti Bank Sultra, untuk memperluas layanan keuangan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
” Bank Sultra diharapkan dapat mengembangkan layanan digital, seperti QRIS dan memaksimalkan fungsi ATM untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran air, listrik, pajak, dan telepon. Kami berharap pihak perbankan meningkatkan kapasitas layanan, seperti menambah jumlah dan besaran kredit. Namun, lebih penting lagi, masyarakat harus diberi edukasi agar dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal,” imbuhnya.
Selain penguatan layanan digital, kata Zain, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti Base Transceiver Station (BTS), di wilayah yang belum memiliki jaringan seluler. Dengan hadirnya BTS, masyarakat di daerah terluar dapat mengakses layanan keuangan secara mobile, tanpa harus menghadapi kendala jarak atau infrastruktur.
” BPKAD Sultra sendiri menargetkan peningkatan realisasi anggaran yang sudah mencapai 70 persen, lebih pada akhir November 2024 dapat menjadi di atas 90 persen pada akhir 2024. Upaya ini membutuhkan kerja keras dari semua pihak, untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai rencana. Kami terus siaga dan standby di kantor, memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai target,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, BPKAD Sultra juga menggarisbawahi pentingnya inklusi keuangan sebagai cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, sinergi antara pihak terkait diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang kuat dan inklusif.
” Dengan inklusi keuangan, masyarakat tidak hanya akan lebih mudah mengakses modal usaha, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
Langkah ini, merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak besar bagi perekonomian Sulawesi Tenggara, ” pungkasnya.
Dalam Rakorda TPAKD se-Sultra ini juga turut hadir Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio yang mewakili Pj. Gubernur Sultra sekaligus membuka kegiatan rapat koordinasi.
Hadir pula pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra sebagai anggota dan Pokja TPAKD Sultra, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Kantor Wilayah (Kakanwil) Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sultra.
Hadir pula Kadin Sultra, Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Direksi Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas se Sultra, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se-Sultra, TPAKD Kabupaten/Kota se-Sultra.
