UfukNews. Com, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Forum Kepala Bappeda kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari, Senin (20/2/2023).
Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara khusus membahas regulasi dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Prov. Sultra (J. Robert), Kepala Bappeda Kab/Kota di Prov. Sultra, Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala Bappeda Sultra J. Robert, dalam sambutannya sekaligus membuka forum tersebut menegaskan capaian pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi merupakan hasil agregat dari kabupaten dan kota.
“Rapat ini kami mengumpulkan semua kepala Bappeda kabupaten/kota se Sultra itu bertujuan untuk melihat secara bersama-sama permasalahan terkait perencanaan maupun implementasinya. Dari forum ini akan diperoleh kesatuan persepsi dan kesepakatan untuk menghasilkan sebuah usulan ataupun rekomendasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi infrastruktur jalan di kabupaten maupun kota memang menjadi persoalan utama di Sultra. Ketersedian anggaran untuk menutupi budget perbaikan jalan yang masih terbatas mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas.
Disamping itu, pemerintah masih dihadapkan tanggungjawab menjalankan target lain seperti menurunkan angka kemiskinan, mendorong kemajuan sektor pariwisata dan pertanian hingga penurunan angka stunting.
Forum kepala Bappeda menurutnya menjadi sangat penting dalam menyatukan ide menyusun skala prioritas pembangunan. Selain infrastruktur jalan, pemerintah dihadapkan dengan beberapa tanggungjawab antara lain tugas penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting. Anggaran terbatas dimiliki pemerintah harus dibagi dengan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak serta program pembangunan lain.
“Forum ini berangkat dari inisiatif kita melihat bahwa regulasi terkait perencanaan dan mekanisme terkait perencanaan ini dinamikanya cukup tinggi. Sehingga kita berinisiatif melakukan pertemuan seperti ini minimal kita menyamakan derap langkah, ada kesepakatan dalam bentuk semacam rekomendasi yang kita ajukan ke pusat,” terangnya Robert.
Robert menyampaikan sejumlah masukan dalam rapat Forum Bappeda se-Sultra akan dimasukan dalam penyusunan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang akan disahkan pada Maret mendatang melalui peraturan gubernur.
“Saya berharap saja bahwa seluruh Bappeda itu harus tetap menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah dan OPD. Supaya sinergitas dengan pemerintah provinsi itu bisa betul-betul terjalin dengan baik, karena buat saya Bapeda itu memiliki peran penting yaitu menjembatani kebijakan yang ada di level pemerintah daerah baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat,” pungkasnya.
Kemudian dilanjutkan paparan oleh Kabid Perencanaan Makro Bappeda Prov. Sultra Hasrullah. Dalam paparannya menjelaskan mengenai agenda perencanaan tahun 2023 kabupaten/kota, pusat dan provinsi, Persiapan RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2023, Substansi Sinkronisasi/Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
