UfukNews. Com, JAKARTA – Saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi SH menyampaikan harapan agar perjuangan Rancangan Undang-Undang Kepulauan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dapat terwujud.
” Saya berharap akan kehadiran Majalah Tempo yang menginisiasi Focus Group Discussion, dapat memperlancar perjuangan untuk masyarakat yang ada di kepulauan, ” ujar Ali Mazi, Jakarta (2/10/2022).
Gubernur Sultra H. Ali Mazi, yang juga sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, menyampaikan akan pentingnya kegiatan ini, sebagai upaya bersama untuk memperjuangan kapentingan masyarakat khususnya masyarakat pesisir.
“Melalui kegiatan ini menjadi hal yang baik dan apa yang kita laksanakan ini adalah untuk pentingan bangsa dan negara. Saya kira juga tidak mungkin melakukan ini bila bukan untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan bangsa,” ujar Ali Mazi.
Lanjutnya, harapannya agar perjuangan Rancangan Undang-Undang Kepulauan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dapat terwujud. Ia juga berharap akan kehadiran Majalah Tempo yang menginisiasi Focus Group Discussion dapat memperlancar perjuangan untuk masyarakat yang ada di kepulauan.
“Jujur saja mungkin karena kami memiliki kesibukan yang begitu banyak, sehingga jadwal-jadwal yang sudah kita diagendakan bersama DPR-RI dan pemerintah itu sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Majalah Tempo ini dapat melancarkan atau mempermudah dalam rangka membantu perjuangan dari seluruh warga masyarakat yang ada di kepulauan, ” imbuhnya.
Sambung Ali Mazi, hingga kini pembangunan yang belum merata. Oleh karena itu melalui forum ini, mudah-mudahan perjuangan selama bertahun-tahun bisa terealisasi. Majalah Tempo punya segudang cara agar tokoh-tokoh kita yang ada, baik dari DPR maupun dari pemerintah bisa hadir dan bisa mendengarkan langsung.
” Perjuangan Rancangan Undang-Undang Kepulauan, merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat berciri Kepulauan dan Pesisir. Harapan saya, agar perjuangan ini dapat terwujud di tahun depan, dikarenakan semua persyaratan telah dipenuhi dan juga telah mendapat dukungan dari beberapa pihak, ” ungkapnya.
Kata Ali Mazi, kalau kita bicara potensi, saya kira Kawasan Timur Indonesia cukup berpotensi dan berkontribusi banyak terhadap pembangunan bangsa dan negara ini. Tetapi lucu, pembagian kue-nya yang tidak merata. Mudah-mudahan besok pada diskusi-diskusi tentang FGD ataupun mengenai UU Kepulauan agar ada permintaan pikiran-pikiran dari seluruh peserta yang hadir. Paling tidak tahun depan ini dapat terealisasi.
” Karena kalau kita berpikir tentang persyaratan-persyaratan, semuanya sudah selesai, semua sudah lengkap, sudah ada bahan persetujuan dari DPD. DPD juga sudah berupaya untuk juga terus mendorong ini,” urai Ali Mazi.
Gubernur Sultra H. Ali Mazi, membacakan paparan narasi tentang “Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Daerah Kepulauan” yang disampaikan pada Focus Group Discussion RUU Daerah Kepulauan yang diselenggarakan oleh Tempo Media, Senin, 3 Oktober 2022
“Pada acara Focus Group Discussion ini, saya akan memaparkan pokok-pokok pikiran bagaimana kita membangun Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Daerah Kepulauan,” kata Gubernur Ali Mazi menghantar tinjauan tentang Daerah Kepulauan.
Pertama, ulas Ali Mazi mengenai Isu Pembangunan Daerah Kepulauan, antara lain; Tingginya biaya ekonomi, Potensi ekonomi besar, namun masyarakat miskin; Keterbatasan infrastruktur dasar. Komunikasi, trasportasi, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sarana air bersih; Keterbatasan kualitas SDM; Ancaman kejahatan lintas negara: penyelundupan, human traficking (perdagangan manusia), narkoba, dan pencurian ikan; dan Interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Indonesia-Philipina, Indonesia-Malaysia.
” Kedua, Potensi Posisi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain; Indonesia Negara Bahari dan Kepulauan Terbesar di dunia dengan luas Wilayah Laut Indonesia 6,4 juta kilo meter persegi (75 persen), dan luas Wilayah Darat Indonesia 1,9 juta kilo meter persegi (25 persen). Negara Indonesia berada di posisi strategis Samudera Hindia dan Pasifik, Sekitar 90 persen Perdagangan Global yang melalui laut, 40 persen di antaranya melewati Perairan Indonesia, ” timpalnya.
Tambahnya, luas Perairan6,4 juta kilo meter persegi (Laut Teritorial 0,29 juta kilo meter persegi, Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan 3,11 juta kilo meter persegi, dan luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia 3,00 juta kilo meter persegi. Potensi Ekonomi Sektor Kelautan Indonesia, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata Bahari, Transportasi Laut, Industri dan Jasa Maritim; Hutan Pesisir/Mangrove; Sumber Daya Wilayah Pulau-pulau Kecil; dan Sumber Daya Non Konvensional (Baru & Terbarukan).
“Adapun Total Potensi Ekonomi Sebelas Sektor Kelautan Indonesia, sebesar 1.338 miliar US Dolar/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = 190 miliar US Dollar) atau 1,3 PDB nasional saat ini,” terang Ali Mazi.
Sebelum menutup Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi kembali menjelaskan, pembangunan daerah kepulauan harus menjadi kebijakan prioritas. Perlu segera hadir regulasi khusus (Undang-Undang Daerah Kepulauan) untuk mengatur tentang ruang – kewenangan – anggaran kekhususan bagi daerah kepulauan.
“Untuk itu, hasil pertemuan ini akan segera dibahas dengan internal Anggota BKS Provinsi Kepulauan untuk menentukan strategi kedepan dalam memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan. saya sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan akan memimpin pertemuan internal tersebut,” tutup Ali Mazi.
Untuk diketahui, Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan rangkaian kegiatan terkait Kunjungan Kerja Gubernur Ali Mazi memenuhi undangan Majalah Tempo yang juga dihadiri, antara lain; Direktur Utama Tempo Inti Media, Arif Zulkifli; Asisten I Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Ilyas Abibu; Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Fatta; Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin Abdul Kadir; Asisten 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madani Mukarom; Kepala Badan Pengubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henrdy Donald Izaac; dan Kepala Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Kanufia Diki.
