Ketgam. Sekda Sultra Asrun Lio saat membuka Forum Konsultrasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir RPD dan Rencana Awal RKPD 2024 di Hotel Claro Kendari, Selasa (21/2/2023).
UfukNews. Com, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra bersama Bappeda 17 kabupaten/kota menyelenggarakan Forum Konsultrasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari, Selasa (21/2/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, yang didaulat membuka kegiatan, mengatakan forum konsultasi sangat diperlukan. Sebab, dari masukan banyak pihak, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan dimasa mendatang dengan baik.
Menurutnya, banyak persoalan pembangunan yang dihadapi pasca covid-19. Terkhusus di Sultra, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Hal tersebut membutuhkan kerja ekstra bagi pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan pembangunan yang matang. Bukan hanya isu pembangunan infrastruktur, ekonomi, politik maupun kesehatan. Sehingga, pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dijalankan dengan baik.
“Isu yang berkembang saat ini, adalah tentang penurunan kemiskinan dan penanganan stunting.Tentunya, melalui pertemuan ini, bisa menjaring masukan dari peserta,” ungkap Asrun Lio.
Asrun Lio mengungkap dari data yang ada menunjukkan, tingkat kemiskinan di Sultra sampai September 2022 mencapai 11,27 persen. Angka ini masih berada diatas rata-rata nasional yang hanya 9,57 persen. Demikian juga kasus stunting di Sultra masih tinggi. Yakni sebesar 27,7 persen. Angka ini juga masih diatas nasional yang hanya 21,6 persen.
“Melalui pertemuan ini, semoga ditemukan formula tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. Begitu juga penanganan stunting, dapat dituntaskan. Mari kita berkolaborasi, bersama mengawal permasalahan yang ada demi kemajuan daerah,” harapnya.
Suasana diskusi acara Forum Konsultrasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir RPD dan Rencana Awal RKPD 2024 di Hotel Claro Kendari, Selasa (21/2/2023).
Kepala Bappeda Sultra, J.Robert dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
Dia mengaku RPD Sultra 2018 – 2023 sudah selesai. Untuk itu, saat ini dilakukan penyusunan RPD untuk rencana pembangunan di tahun 2024-2026.
“Untuk itu, kami meminta rembuk dari peserta forum. Agar kami mendapat masukan. Karena pada Juni 2023 nanti RKPD ditetapkan,” kata Robert.
Kepala Bapeda, yang juga menjadi salah satu pemateri dalam konsultasi publik ini, membawakan materi tentang rancangan akhir RKPD Sultra. Dia menjelaskan, angka kemiskinan di Sultra masih tinggi, akibat badai covid. Sehingga masih stagnan di dua digit. Padahal sesuai terget, tahun 2024, kemiskinan sudah terentaskan.
“Tapi hal itu belum terwujud. Semoga tiga tahun kemudian, angka kemiskinan bisa diturunkan. Minimal di bawah angka nasional,” optimisnya.
Kepala Bappeda Sultr J Robert saat menyampaikan laporan dalam acara Forum Konsultrasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir RPD dan Rencana Awal RKPD 2024 di Hotel Claro Kendari, Selasa (21/2/2023).
Kegiatan ini dihadiri Pimpinan Instansi Vertikal lingkup Prov. Sultra, Kepala Bappeda Kab/Kota di Prov. Sultra, Kepala OPD/Biro Lingkup Pemprov. Sultra, Akademisi, Lembaga Donor dan NGO.
Forum tersebut diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Bapenda Prov. Sultra mengenai Strategi Peningkatan PAD dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, yang dimana salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
Lalu dilanjutkan pemaparan materi Kepala Bappeda Prov. Sultra (J. Robert) mengenai Rencana Akhir kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sultra Tahun 2023-2026 dan Rencana Awal RKPD tahun 2024 yang dimana terdapat 4 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 yaitu, Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif, Kesejahteraan Masyarakat yang lebih baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Kemudian dilanjutkan paparan oleh dari Perwakilan Bank Indonesia mengenai kondisi ekonomi Sultra, yang dimana Kondisi Inflasi provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 lebih tinggi dibandingan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi pada tahun 2022 mencapai 0,75. Ada beberapa komoditas yang memberi andil pada kondisi tersebut. (ADV)
