UfukNews. Com, KENDARI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Senin (19/06).
Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara, Nunu Anugrah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Ir Sahid mengatakan, Workshop kali ini merupakan tindak lanjut dari Preliminary Workshop Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink yang sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023.
“Sebagai tindak lanjut dari preliminary workshop tersebut, telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dukungan para pihak terkait, baik di tingkat nasional dan daerah,” jelasnya.
Sambungnya, dokumen rencana kerja tersebut merupakan dokumen komitmen Sultra dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang diintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Perubahan iklim, mengharuskan kita mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama. Kita harus membangun optimisme, bahwa dokumen rencana kerja yang kita susun bersama akan memberikan manfaat untuk saat ini dan generasi yang akan datang,” ujar Ir. Sahid sembari menutup sambutan Nunu Anugrah yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum, PhD yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sukanto Toding menegaskan, Pemprov Sultra dengan potensi berupa luasan kawasan hutan seluas 2,3 juta Ha. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional.
“Komitmen penuh tersebut, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Renja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,” ulasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Kendari (BPKHTL XXI Kendari), Pernando Sinabutar menegaskan, salah satu tujuan dari penyusunan dokumen rencana kerja ini, adalah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Tak hanya itu, dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen bersama antar para pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta memastikan tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan,” tambah Pernando.
Berdasarkan hasil analisis situasi, kata Pernando, terdapat empat isu strategis FOLU yang menjadi perhatian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perhatian tersebut yakni, deforestasi, degradasi, dan perubahan fungsi kawasan hutan; kelembagaan dan partisipasi masyarakat; pengelolaan kawasan hutan; dan potensi mangrove.
“Keempat isu strategis tersebut, dibagi kedalam lima (5) rencana operasional, yaitu pencegahan deforestasi mineral, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, peningkatan cadangan karbon non rotasi, dan perlindungan areal konservasi tinggi. Dengan total target pelaksanaan aksi mitigasi seluar 1,5 juta hektar, dengan proporsi terbesar pada perlindungan areal konservasi tinggi sebesar 82,5%,” ulas Pernando.
Turut hadir pada workshop tersebut, perwakilan OPD dan UPT KLHK lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh Kepala KPH di Provinsi Sultra, akademisi dan tenaga ahli serta mitra kerja KLHK.
