UfukNews. Com, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sultra.
Kali ini, Pemprov Sultra melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Tim Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (12/12/2023).
Rapat tersebut diikuti oleh seluruh stakeholder yang tergabung dalam Tim Optimalisasi PBB-KB Sultra seperti Dirjen Pajak Sultra, Polairud Sultra, Dishut Sultra, Syahbandar, hingga ESDM Sultra.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Kabapenda Sultra ), Mujahidin SPd. SH. MH mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dari PBB-KB di Sultra. Dalam paparannya, Mujahidin menjelaskan, hingga 31 November 2023, realisasi PBB-KB di Sultra telah mencapai Rp. 443.311.963.029,- atau sebesar 88 persen dari target Rp. 500.276.700.000,-.
Sehingga kata dia, melalui rapat ini pihaknya berharap setiap stakeholder terkait bisa bersama-sama memacu dan memotivasi agar target yang telah ditetapkan bisa segera tercapai sebelum akhir tahun 2023.
“Mudah-mudahan dengan rapat yang dihadiri oleh lintas sektor dari dari Polairud dari inspektur tambang dari teman-teman OPD lainnya, bisa memacu atau bisa memotivasi target agar tercapai,” kata Mujahidin saat diwawancarai.
Sambung Mujahidin, dikesempatan ini, pihaknya juga melakukan sharing pendapat dan menerima berbagai masukan-masukan dari beberapa Stakeholder mengenai persoalan-persoalan yang sering dihadapi dalam melakukan penarikan PBB-KB di Sultra.
“Jadi rapat ini, juga sekaligus mengevaluasi kinerja mulai dari Januari hingga Desember, mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan. Serta bagaimana solusi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Dengan begitu, penarikan PBB-KB tahun 2024 harus lebih maksimal lagi,” ungkapnya
Ia berharap, pertemuan ini dapat menciptakan Sinergisitas antara seluruh stakeholder terkait, sehingga penarikan PBB-KB di Sultra bisa berjalan lebih maksimal.
“Semua stakeholder harus terlibat, karena pajak ini bukan digunakan oleh bapenda, melainkan untuk menjalankan program-program pembangunan daerah. Jadi memang dibutuhkan sinergi dari semua OPD terkait,” katanya
Sementara itu, Staf Ahli Sekda Sultra, La Ode Saifuddin berharap agar semua stakeholder yang tergabung dalam Tim Optimalisasi PBB-KB bisa bersinergi dalam hal penarikan PBB-KB di Sultra.
Kata dia hal itu memang diperlukan, mengingat penarikan PBB-KB akan memberikan sumbangsih PAD yang berguna bagi keberlangsungan pembangunan daerah Sultra.
“Dalam hal pajak dan retribusi daerah ini kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama, kata La Ode Safiuddin.
