UfukNews. Com, BANDUNG – Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penggulangan Bencana (PB), kegiatan ini diselengarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengusung tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi Dalam Penanggulangan Bencana”. Pelaksanaan kegiatan ini, di Pullman Hotel Bandung, Rabu (24/04/24).
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan bencana. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.
“Untuk itu, dirasa penting upaya penanggulangan bencana yang cermat dan inovatif serta langkah dan rencana tanggap darurat yang mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat didukung oleh komitmen dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan akan menurunkan indeks resiko bencana tingkat tinggi yang masih dialami sejumlah daerah,” kata Prof. K.H Ma’ruf Amin.
Ia menekankan, penurunan risiko bencana merupakan Indikator Kinerja seorang Kepala Daerah. Para Kepala Daerah agar lebih memperhatikan mitigasi dampak bencana di wilayahnya masing-masing.
“Dengan memperhatikan mitigasi bencana di daerah, akan turut memastikan terwujudnya kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” ucap pria yang akrap disapa Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin menegaskan, untuk penanggulangan bencana harus terlabih dahulu melakukan antisipata atau pencegahan terlbih dahulu (preventif), penyelamatan dan rehabilitative. Serta pentingnya kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dan berkelanjutan.
“ Kami mendorong pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana, agar terus dikembangkan berbasis data yang valid untuk efektivitas dan efisiensi aksi dini kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sehingga harapan kedapananya, akan terwujud penanggulangan bencana yang responsif dan adaptif serta masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.
Ma’ruf Amin menambahkan, secara umum yang telah dipaparkan diatas, Ia menekankan ada lima hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pimpinan daerah, dalam hal ini dalam pecegahan dan penaggulangan bencana didaerah.
“ Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. Kedua melakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, kemudian yang ketiga, memperkuat pelayanan kebencanaan. Yang keempat, menerapkan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Kelima, menyusun dan merencanakan pembiayaan penanggulangan bencana secara integrative, agar tidak tumpang tindih, “tutupnya.
Diwaktu yang berbeda Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, M.M, menjelaskan, saat ini, penanggulangan bencana di Indonesia masih secara tradisional dan konvensional.
“ Hal ini lah yang mendasari kami untuk terus berupaya melakukan pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana, selanjutnya kami tuangkan dalam tema tahun ini,” ujar Letjen Suharyanto saat mengawali laporannya.
Sabungnya, berikut ini akan dipaparkan data kejadian bencana serta dampak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.
“Pada 2023 lalu, terjadi kenaikan bencana sebesar 52%. Tapi, data statistik bencana menunjukkan kerusakan perumahan, kantor, Fasum, Fasos alamai penurunan, dimana pada tahun 2021 pada angka 164.272 saat ini 35.933. Data lainnya yakni korban yang wafat juga alami penurunan sebesar 26%,” ringkasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol. (H.C) Andap Budhi Revianto, SIK. MH mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI serta Narasumber lainnya.
“Kami akan tindaklanjuti arahan Bapak Presiden, serta instruksi Bapak Wakil Presiden dan materi dari Narasumber. Hal ini sebagai komitmen kami, untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman dan kondusif. Serta lebih baik dari waktu ke waktu, dalam memitigasi bencana seperti akurasi dalam identifikasi resiko bencana, kecepatan penyampaian peringatan dini, edukasi kepada masyarakat dan langkah lainnya,” Pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, Pj. Gubernur Sultra Komjen Pol. (H.C) Andap Budhi Revianto, SIK. M, telah menginisiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antisipasi Potensi Bencana guna mewujudkan Sultra yang aman dan kondusif. Kegiatan saat itu diilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (01/02/24).
Turut hadir pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ini, yakni Wapres RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, Dubes Swiss untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Menko PMK, Kepala BNPB, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BRIN, Gubernur/Pj Gubernur, Pimti Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga, para Bupati/Walikota, serta para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kab/Kota, akademisi, dan perwakilan badan usaha.
