UfukNews.Com, KENDARI – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berkomitmen melaksanakan optimalisasi pengelolaan anggaran daerah dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta prinsip disiplin guna mewujudkan opini terbaik dalam pengelolaan APBD.
Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu SE. MDM melalui Kepala Bidang Anggaran Jasful Sambo SE mengungkapkan, dalam proses pengalokasian anggaran daerah, pihaknya melakukan monitoring dan asistensi anggaran, untuk itu rapat perencanaan anggaran dilakukan sebelum penginputan dalam sistem aplikasi anggaran.
“ Kami melakukan pemantauan (monitoring), serta mengadakan rapat bersama, sebelum penginputan. Dalam rapat tersebut, kami juga biasanya mengundang dari pihak kemendagri dan keuangan, dirjen terkait untuk melaksanakan rapat bersama para kepala dinas dan bidang perencanan OPD masing- masing agar tidak salah porsi dan kamar sesuai aturan yang ditetapkan,” ujar pria yang akrab disapa Jasful.
Kata Jaspul, data terakhir besarnya persentase Alokasi Belanja Langsung Provinsi Sultra, secara rata- rata diatas 89,61 persen. Dalam pengelolaan anggaran daerah, memperlihatkan perbaikan yang cukup siknifikan yang ditandai dengan Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
“ Tercatat pada LKPD Sultra hingga Tahun 2010, memperoleh Predikat Disclaimer. Tahun 2011 dan 2012 secara berturut – turut mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun seiring perbaikan dan optimalisasi dan dukungan SDM yang baik , LKPD Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022, dan 2023 tepat 31 mei 2024, sultra telah melakukan perbaikan dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Jasful menyampaikan, optimalisasi pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan. Hal ini, juga menjadi penilaian dari dirjen terkait. Utamanya untuk dana insentif, agar masyarakat bisa menikmati hasil kerja Pemerintah Daerah setempat.
“ Kami mencoba mengoptimalkan, penilaian atas itu juga dibuktikan atas opini dari badan pemeriksa (BPK) secara berturut. Alhamdullilah, semua bidang di BPKAD memiliki peran serta masing – masing, agar opini keuangan daerah bisa jadi lebih baik,” Terang Jasful.
Diketahui, Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara, sepanjang Tahun 2022 mencapai 5,53%. Kondisi tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu tahun terakhir yang hanya 5,31%. Pertumbuhan tersebut, mengalami peningkatan jika dibanding Tahun 2021 sebesar 1,43%.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku mencapai Rp 158,78 T. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor lapangan usaha.
Sementara dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,74%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,58%. Sementara dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98%.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,28%. Kemudian dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,28%. Kemudian dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,91%.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 14,07%. Kemudiaan dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 22,06%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi paling dominan terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 63,08%.
