UfukNews. Com, KENDARI – H. Fajar Ishak Daeng Jaya ditunjuk dan dipercayakan memimpin ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nurani Rakyat (HANURA) dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) IV di Claro Hotel Kendari, Rabu (29/8/2025). Dalam Musda Hanura tersebut, dibuka oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR).
Penunjukkan H. Fajar Ishak Daeng Jaya menjadi Ketua DPD Partai Hanura Sultra sejalan dengan paradigma Hanura saat ini. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Stategis DPP Hanura, Patrice Rio Capella.
“Hanura saat ini lebih efisien dan tidak berpolitik pada sesama kader Hanura. Ke depan Hanura, harus punya arti bagi Sultra. Saya ingatkan Fajar Ishak satu satunya anggota DPRD Sultra dari Partai Hanura agar pikiran dan gagasannya disumbangkan kebaikan dan kepentingan rakyat Sultra, ” ujar Patrice Rio Capella.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Sultra itu menegaskan, dalam partai Hanura dengan paradigma baru ini, DPP memastikan tidak ada lagi proses pemilihan.
“Karena itu hanya akan mengkotak-kotakkan kader. Ujung-ujungnya setor sana sini dan proses itu bukan untuk memajukan Hanura Sultra tetapi hanya sekadar ingin jadi ketua, ” jelas Patrice.
Sambungnya, di Partai Hanura saat ini, siapa yang ingin berjuang untuk Sultra maka Hanura akn mengulurkan tangan untuk membantu.
” Dari situ DPP menilai siapapun bisa jadi Ketua DPD Hanura Sultra sehingga kami menilai Fajar Ishak menjadi Ketua DPD Hanura Sultra, ” sambung Patrice.
Ia meminta Fajar Ishak untuk membersamai Gubernur Sultra, sebaliknya Gubernur Sultra
bersama Hanura untuk membangun Sultra. “Karena sejak awal, Partai Hanura bersama-sama dibarisan gubernur saat Pilkada.
” Anggota DPRD itu harus memiliki dan menyampaikan gagasan besar dalam forum DPRD dan kepada gubernur. Kami dari DPP meminta anggota DPRD dari Partai Hanura untuk bersama-sama kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota dalam membangun Provinsi Sultra, ” tutup Patrice.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) dalam sambutannya mengaku mendukung kebijakan DPP Hanura untuk tidk berpolitik bagi sesama kader partai seperti disampaikan Patrice.
“Hal itu untuk menghilangkan sekat-sekat, bukan untuk menghilangkan demokrasi, ” ujarnya.
Ia mengaku tidak bisa bekerja sendiri sebagai gubernur tanpa dukungan legislatif.
“Sebab bukan saja suara vokal yang dibutuhkan tapi pemikiran-pemikiran untuk membangun Sultra. Saya tidak bisa mengandalkan pikiran saya bersama Pak Hugua (Wakil Gubernur) tapi kami butuh pemikiran pihak lain termasuk Partai Hanura, “jelasnya.
Ia menambahkan, semua kebijakan bukan dari atas tapi dari bawah, sehingga ketika membangun daerah berdasarkan keinginan rakyat Sultra, bukan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur.
