Ufuknews. Com, KENDARI – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanajemen anggaran keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengutus bagian perencanaan dan Bendahara serta pendamping Bendahara BPKAD untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran serta Pengelolaan Keuangan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ilyas Abibu SE, MDM melalui Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Zain mengungkapkan, belum lama ini, tepatnya sejak tanggal 13 – 17 Mei 2024, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara mengutus Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Jakarta.
” Utusan ini, bertujuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat ) perencanaan dan penganggaran serta Diklat pengelolaan keuangan, bagi bendahara dan pembantu bendahara yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri, ” jelas Zain saat ditemui (30/05/2024).
Lanjutnya, kegiatan Diklat tersebut, dilaksanakan selama empat hari di Hotel Akadia yang bertempat di Mangga dua Jakarta. Dalam Diklat tersebut, pesertanya bukan hanya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi ASN yang berasal dari Provinsi Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku tenggara dan sebagainya.
” Tujuan dari Diklat ini, untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Aparatur sipil Negara, khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan khususnya Bendahara dan pembantu bendahara serta PPK, ” imbuhnya.
Kata Zain, dalam bimtek tersebut, dibuka langsung oleh Dirjen Bidang Keuangan daerah. Ia berharap, dengan adanya kegiatan Bimtek ini, dapat meningkatkan sumber daya aparatur yang ada di BPKAD khususnya bidang perencana penganggaran serta pengelolaan keuangan.
” Nantinya dengan bekal Bimtek tersebut, mulai dari perencanaan kegiatan, utamanya dalam menyambut RPJP, mengsingkronkan RPJP dengan Renstra, RPJMD – Renstra, RKPD, RENJA bisa singkron pada saat nantinya kita menyusun semua dokumen perencanaan di tahun 2024. Khususnya untuk di BPKAD akan singkron dengan 45 indikator yang dipersyaratkan dimasukkan dalam RPJMD 2024, ” harapnya.
Sambungnya, dengan singkroninsasi yang dijelaskan diatas, akan dipergunakan sebagai patron OPD BPKAD dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 nantinya.
” Saya berharap dengan adanya pengalaman bimtek pengelolaan keuangan ini, pengelolaan keuangan atau penatausahaan dibidang keuangan semakin baik. Juga pengetahuan di bidang penatausahaan BPKAD yang menjadi patron di Provinsi Sulawesi Tenggara, ada peningkatan dari tahun ketahun, ” ulasnya.
Zain menambahkan, bagi ASN yang telah mempunyai kesempatan mendapatkan keilmuan dari Diklat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, harus berbagi ilmu kepada rekan yang ada dikantor. Sehingga kemampuan ini, bisa merata pada semua teman asn yang nantinya jika dipercaya menjadi pengelola keuangan di BPKAD khususnya atau di semua OPD yang ad di Sulawesi Tenggara secara umum.
” Dalam Bimtek yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut, banyak hal baru, khususnya mengenai pengetahuan terhadap SIPD, dimana SIPD ini setiap tahunnya berubah. Dimana awalnya SIPD si Merah, SIPD si- Biru dan saat ini berubah dan meningkat menjadi SIPD- RI, meskipun fiturnya hampir sama, namun ada yang berbeda di setiap aplikasi. Sehingga dengan adanya Bimtek tersebut, dapat menambah khasanah pengetahuan bidang pengelolaan keuangan mengenai aplikasi sistem informasi Pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, ” bebernya.
Ia tidak pungkiri, untuk di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini juga harus berjalan, meskipun banyaknya ASN yang saat ini, memasuki tahap purna bhakti itu akan mempengaruhi. Dimana, akan adanya pergantian tugas dari ASN baru di BPKAD provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendapatkan suntikan vitamin keilmuan.
” Sehingga dengan adanya pergantian tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru pindah di BPKAD, mereka akan di Diklat kembali sehingga mendapatkan vitamin baru agar kemampuannya semakin meningkat. Serta ikut mendukung realisasi anggaran dan ikut mengangkat ikon elektabilitas BPKAD. Diketahui sendiri, Provinsi Sulawesi Tenggara, ” ujar Zain.
Sebelum menutup, Zain kembali menjelaskan, selama beberapa tahun ini, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan Opini WTP dari BPK. Dimana, capaian WTP ini tidak luput adanya beberapa koreksi.
” Diharapkan dengan adanya berbagai Bimtek dan pelatihan bidang pengelolaan keuangan dan penatausahaan, kwalitas laporan keuangan ini harus lebih ditingkatkan baik yang sifatnya OPD maupun yang sifatnya secara keseluruhan dalam sekop pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, ” pungkasnya.
