Oleh : Asrul Jabani
Akademisi dan Peneliti LePPMI (Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat Indonesia)
UfukNews. Com, KENDARI – Alam demokrasi kita berubah. Berangkat dari paradigma totalitarianisme orde baru, kita menuju gerbang cahaya dengan reformasi di ufuknya. Fase itu kita lewati dengan drama. Ada cerita tentang darah dan air mata, hingga nyawa mahasiswa yang tewas atau hilang entah kemana. Mereka menyebutnya tragedi, namun bagi sebagian orang, cerita itu tidak lebih dari sekedar komedi.
Reformasi adalah tanda, bahwa rakyat adalah hakim tunggal yang berkuasa, yang kadang bahagia bersuka cita, kadang pula dilema, galau di ujung pesta. Sebab rakyat menjadi tuan dan hakim kekuasaan, terkadang rakyat pula yang diperbudak dengan pilihan-pilihan. Mereka tertipu dengan topeng yang menutupi wajah, dengan kata yang keluar dari mulut penuh dusta, dan dengan janji yang sangat menggoda serta terasa harum masuk dengan leluasa memenuhi rongga telinga.
Seperti itulah politisi kita, ibaratkan buku yang menipu dengan cover nya, ada pula yang mengejutkan dengan isinya.
Rakyat tiba pada titik di awal kata, kesadaran bahwa suara mereka mahal dan berharga. Tidak hanya terhitung di bilik suara, namun ampuh untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Konsolidasi kesadaran ini, merubah peta politik Indonesia, yang dahulu akrab dengan asas musyawarah, menuju transaksi dan tukar tambah.
Uang menjadi rumus baru dalam kalkulasi politik kita. Istilah “one man, one vote” pada awalnya, berubah menjadi “No dollar, no vote” di akhir cerita. Bukan soal angka dan jumlah, ini tentang nilai dan harga.
Ya…!Selalu ada harga yang dibayar, dari setiap suara yang didapat. Anomali ini tidak biasa, jauh dari kata ideal dan seharusnya. Seolah pentas kasino atau semisalnya, uang menjadi pusat pertaruhannya. Memang politisi kita senang berjudi dengan kuasanya, mencoba membaca peluang-peluang kemenangan, namun kadang tumbang di akhir jalan.
Tipe dan Varian Pemilih di Indonesia, setidaknya terdapat tiga tipe pemilih di Indonesia. Madzhab Columbia dengan pendekatan sosiologis, Michigan Model dengan pendekatan psikologis dan Rational Choice dengan pilihan rasionalnya.
Dalam Madzhab Columbia, pemilih diidentifikasi melalui faktor sosiologis. Kondisi sosial ekonomi, afiliasi etnis dan tradisi, bahkan usia dan jenis kelamin menjadi variabel penentu dalam pertarungan politik. Indonesia memang kaya dengan aspek sosiologis. Plural dan majemuk adalah makanan sehari-hari. Acapkali pembelahan-pembelahan sosiologis ini, menjadi polarisasi dalam wacana politik. Kita memang sadar dengan perbedaan kita sebagai masyarakat sosiokultural, yang dipaksa tunggal dalam kebinekaan.
Tipe berikutnya adalah Michigan Model dengan pendekatan psikologis. Varian ini menitikberatkan pemilih dalam rana personalisasinya. Preferensi pemilih sangat ditentukan oleh respon mereka terhadap isu dan wacana politik, serta stimulus yang dapat merubah sikap, perilaku dan persepsi terhadap wacana dan isu yang dimaksud.
Tak jarang kita merubah perilaku kita, hanya untuk memuaskan keinginan dan hasrat kita secara politis. Kita ikut berpartisipasi, mengelurakan tenaga dan materi, lelah dan bahagianya pun kita nikmati. Model ini sangat temporary, mengingat sebagai manusia, pikiran dan selera kita berubah, bergerak secara dinamis.
Rational Choice, tipe terakhir yang teridentifikasi. Mereka dengan tipe ini, menggunakan common sense sebagai kompas untuk menentukan arah dan pilihan. Tidak mudah dipengaruhi, sebab bagi mereka ada alasan kuat dan masuk akal untuk menentukan pilihan. Logikanya bermain dan mengesampingkan intuisi. Ini langkah awal menuju era masyarakat modern, sebuah entitas sosial yang tak bergeming dengan polarisasi sosiologis, dewasa secara psikologis dan modern secara demokratis.
Lantas, mengapa ada“money politic”?
Uang, “a new kind of Political Colonialism” Uang adalah penjajah. Kekuasaannya meliputi segala-galanya. Rakyat yang awalnya menjadi hakim dalam pentas demokrasi, dipaksa tunduk dan lemah dihadapannya. Transaksi demi transaksi berlangsung, idealisme dipangkas dan menjadi buntung. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengurus negeri, tertahan hanya karena tak punya uang dan materi. Demokrasi kita memang sedang dijajah, dan kita pun ikut menikmatinya. Kita bahkan rela bertaruh nasib hanya karena beberapa lembar rupiah, dan sengsara selama lima tahun kedepannya.
Dalam demokrasi, kebijakan politik yang lahir dari penjajahan uang akan menghasilkan kebijakan yang tak berpihak. Mereka (politisi) menganggap transaksi telah usai, ketika suara pemilih dilunasi, artinya tak ada beban moril dan janji yang perlu dipenuhi. “Supply creats its own demand”, begitulah ekonom menyebutnya. Penawaran akan selalu menciptakan permintaannya. Bukan kesalahan politisi dan elitenya, demokrasi yang didominasi oleh politik uang, adalah dampak dari pragmatisme masyarakat. Apakah ini bukti kegagalan kita sebagai bangsa? Apakah memang kita benar-benar menikmatinya? Kita memang harus berbenah. Menata kembali rumah demokrasi kita, menyusun pazel dan pecahan kaca, yang runtuh akibat penjajahan politik uang dan kroninya. Ini memang tidak mudah, namun tak mustahil untuk kita memulainya.
