UfukNews. Com, KENDARI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan, investasi di Sulawesi Tenggara tahun mengalami peningkatan. Hal itu, dikatakan oleh Plh Kepala DPMPTSP Sultra, Joni Fajar saat ditemui setelah kegiatan Rapat Koordinasi Daerah, dalam rangka Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Investasi Strategis Sultra di salah satu Hotel Kendari, Selasa (13/9/2022).
“ Investasi di Sulawesi Tenggara terjadi peningkatan. Untuk pencapaian target investasi di Sultra tahun 2021, sebesar Rp21,69 triliun. Realiasasi melampaui dari target investasi sebesar 29 triliun dengan total keseluruhan 138 persen,” ujar Joni Fajar.
Lanjutnya, untuk target investasi pada tahun 2022 sebesar Rp34 triliun. Dimana, pihaknya mencatat sebanyak 10,5 triliun investasi yang telah masuk pada tahun 2022.
“Triwulan pertama (I) tahun 2022, investasi yang masuk sebesar Rp8,09 triliun untuk Triwulan ke dua (II) Rp2,5 triliun. Kita optimis di bulan Desember, Insya Allah sesuai dengan target yakni 100 persen,” harapnya.
Sambungnya, pihaknya telah melakukan progres pembangunan pabrik baterai litium di Kolaka Utara dan Konawe.
“Kalau progres pabrik baterai litium ini berjalan, akan berpengaruh dengan realisasi target investasi, kami optimistis akan bisa mendapatkan peningkatan yang signifikan. Kami berharap, kepada pelaku usaha di bidang mineral pertambangan dapat bekerja sama,”pungkasnya.
Untuk diketahui tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Investasi Strategis Sultra yakni :
1. Memotret potensi daerah penghasil mineral strategis yang potensial untuk di-hilirisasi:
yakni Jenis mineral, Volume sumber daya dan cadangan, Tahap hilirisasi yang telah dilakukan, serta potensi peningkatan nilai tambah untuk pengembangan Indutri Antara dan/atau End Product.
2. Kesiapan daerah dalam menyambut Hilirisasi Produk Tambang Mineral yakni ketersediaan lahan,
Fasilitas dan infrastruktur daerah,Ketersediaan energi, Kesiapan pelaku usaha lokal/nasional/internasional,
Peraturan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah, Ketersediaan sumber daya manusia (Tenaga Kerja )
3. Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Pusat – Kemeninvest/BKPM
