UfukNews.Com, KENDARI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan dinas jadi salah satu pajak yang berpengaruh signifikan pada realisasi pendapatan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Mujahidin SPd. SH. MH melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak Bapenda Sultra Wakuf Din Karim mengatakan, sinergitas antar pemerintah Provinsi dan pemerintah di Kabupaten Kota bisa dimaksimalkan. Terutama dalam hal pengawasan pembayaran pajak kendaraan dinas.
“Kami berharap teman-teman di Kabupaten Kota, bisa memberikan informasi kepada kami di Provinsi Sulawesi Tenggara. Utamanya jumlah kendaraan dinas yang sampai hari ini jumlah kendaraan dinas yang belum terbayar itu justru yang terbesar,” katanya, Rabu (22/11/2023).
Wakuf menyayangkan, hal tersebut justru berada di wilayah pengawasan. Dalam hal ini kendaraan dinas yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang kepatuhannya untuk membayar pajak kendaraan yang masih tergolong rendah.
“Penunggakannya, justru di dalam wilayah pengawasan. Yang sebenarnya anggarannya ada, tapi realisasi pembayarannya paling kecil,” jelasnya.
Foto Ilustrasi Mobil Dinas
Kata ia, Kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan pajak juga menjadi acuan pemerintah dalam mejalankan pembangunan, pelayanan yang maksimal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan perhatian dari teman-teman di Kabupaten Kota untuk segera menggenjot pemerintah di daerahnya masing-masing. Agar segera membayar itu supaya realisasi bisa meningkat,” tutupnya.
