UfukNews. Com, BUSEL – Gerakan Pemuda yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Barisan Pemuda Kepulauan Buton menyesalkan adanya kekosongan Pemerintahan dI Buton Selatan. Hal tersebut diutarakan oleh koordinator Divisi Hukum Aliansi Pemuda Kepton La Ode Habibi.
Menurutnya, hingga saat Ini, adanya kekosongan Pimpinan Utama Pemerintahan Buton Selatan, sangat mempengaruhi jalannya Pemerintahan yang Ada di Buton Selatan.
” Polemik Ini, tentunya akan menjadi persoalan besar, yang pada akhirnya akan menghambat kinerja birokrasi dan sistem Pemerintahan Buton Selatan. Olehnya itu, kami dari Aliansi abarisan Pemuda Kepton, memandang perlu Pj Bupati Buton Selatan yang lama, dalam hal ini Parinringi agar taat dan patuh untuk melaksanakan amanat Undang – undang serta tidak menjalankan Pemerintahan Di Buton Selatan, ” tegas Habibi.
Sambungnya, olehnya itu Ia meminta kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Sekda Sultra agar secepatnya memproses pergantian PJ Bupati Buton Selatan tersebut. Sesuai dengan SK yang diterima, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 4/2023, tentang penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia/2023 no 310.
” Bila mana ada dugaan mempertahankan Pj Bupati Buton Selatan, dalam hal ini Parinringi yang secara Defacto Dan Dejure telah di berhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maka ini sangat bertentangan dengan amanat Undang – undang yang berlaku. Dan sangatlah lucu, ada penjabat atau pemimpin yang telah di berhentikan, namun memaksakan kehendaknya untuk menjalankan roda pemeritahan di wilayah Buton Selatan, ” timpal Habibi
Teruntuk Pj. Bupati lama Parinringi, pihaknya sangat berterimakasih atas dedikasinya membangun dan mendukung kinerja dan roda pemerintahan selama ini di Buton Selatan.
” Kemudian PJ Bupati Buton Selatan yang telah di berhentikan, agar tidak berkantor lagi di Buton Selatan serta angkat kaki dan tidak menempati Rujab Bupati Busel. Dan untuk Pj. Bupati Buton Selatan yang baru, agar secepatnya berkantor d Busel untuk menghindari terjadinya kekosongan Pemerintahan, ” pungkasnya.
